BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTABARU

RKPD Tahun 2023

RKPD 2022

KUA 2022

PPAS 2022

RENSTRA 2021-2026

RPJMD 2021-2026

RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Kotabaru

Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan ketersediaan air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontiniutas adalah hal mutlak. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030 atau disebut juga dengan Sustainable Develoment Goals (SDGs).
Upaya untuk mewujudkan akses air minum dan sanitasi ini juga merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).
Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten/kota mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional RPJMN tahun 2024 dan Sustainable Develoment Goals 2030, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten/kota.
Berdasarkan Target RPJMN tahun 2024, dimana target air minum nasional 100% akses air minum layak, 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan, sedangkan untuk target nasional sanitasi meliputi akses sanitasi (air limbah domestik) 90% layak termasuk 15% akses aman.

RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Kotabaru

Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi
keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan ketersediaan
air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontiniutas adalah hal mutlak. Hal ini
sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai akses universal
dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030 atau
disebut juga dengan Sustainable Develoment Goals (SDGs).
Upaya untuk mewujudkan akses air minum dan sanitasi ini juga merupakan
amanat UU No 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 tentang Pemerintah Daerah,
bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan
menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, pada
pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah
diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan
dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).
Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air
minum dan sanitasi kabupaten/kota mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan
dengan target nasional RPJMN tahun 2024 dan Sustainable Develoment Goals
2030, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun strategi, program, dan
skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi
kabupaten/kota.
Berdasarkan Target RPJMN tahun 2024, dimana target air minum nasional
100% akses air minum layak, 15% akses air minum aman, dan 30% akses air
minum perpipaan, sedangkan untuk target nasional sanitasi meliputi akses
sanitasi (air limbah domestik) 90% layak termasuk 15% akses aman, sedangkan

 

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota.
SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi.
Air minum dan sanitasi adalah dasar manusia. Pemerintah Indonesia bercita-cita di akhir tahun 2019 dapat mencapai universal access air minum dan sanitasi. Dimana 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Mengenai perlunya peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya dan adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terkait dengan pencapaian target Universal
Access di tahun 2019, maka dilakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK Mutakhir) yang disusun merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen yang terdahulu yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor Sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Program dan Kegiatan dalam dokumen SSK Mutakhir merupakan hasil konsolidasi
dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.
Sebagai dokumen perencanaan, SSK Mutakhir tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya SSK mutakhir harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Kotabaru, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJM Nasional. Selain itu juga perlu mengacu kepada target-target Millinium Development Goals (MDGs) dan Universal Access tahun 2019 maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi. Apabila suatu kab/kota telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum (ke-PU-an) atau sekarang menjadi Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), maka dokumen ini perlu digunakan sebagai acuan.

PERATURAN BUPATI PEDOMAN DAN TATA CARA P DAN E

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KOTABARU